Get Adobe Flash player

Peta Kecamatan

Arsip Berita

RENJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG

BAB I

PENDAHULUAN

 

 

1.1.     Latar Belakang

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Penyusunan Rencana Kerja, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang tahun 2014.

Mengacu dari Permendagri No.54 Tahun 2010, dimana setiap satuan perangkat SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra SKPD untuk mewujudkan visi Kabupaten Malang di Kecamatan Sumberpucung dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing (MADEP MANTEB), yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja SKPD per tahun. Penyusunan Renja SKPD merujuk pada dokumen Renstra SKPD dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Kedudukan  susunan organisasi dan tugas/fungsi Pemerintah kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam arti Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah pusat  berubah menjadi perangkat daerah. Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom  karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti  disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada ayat 1  dipimpin oleh  Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan  sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan  yang meliputi :


1.    Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2.    Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.

3.    Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

4.    Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan  fasilitas pelayanan umum.

5.    Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

6.    Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

7.    Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas Camat, maka perlu dibuat suatu  pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang  baik di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.  Adapun pelaksanaan pembangunan  dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan kepemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang,  Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah tertentu dan dipimpin oleh Camat.  Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan  di wilayah kerjanya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Sehubungan dengan hal itu agar Camat dapat mendukung suksesnya pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di Kabupaten Malang maka dipandang perlu disusun Rencana Kerja yang sistematis di Kecamatan Sumberpucung.

 

1.2.     Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan RenjaKecamatan Sumberpucung disusun atas dasar :

1.    Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286).

2.    Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, Tamgbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3.    Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437 ).

4.    Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ).

5.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817 ).

6.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

8.    Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang.

9.    Peraturan Daerah Nomor 2  Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Malang Tahun  2010 – 2015.

10.Peraturan  Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

11.Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012 ;

12.Keputusan Bupati Malang Nomor 180/643/KEP/421.013/2011 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015

 

 

1.3.     Maksud Dan Tujuan

1.3.1    Maksud

Penyusunan Renjaini dimaksudkan untuk:

1.   Memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Sumberpucung Tahun 2014

2.   Sebagai pemandu bagi pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Sumberpucung pada Tahun 2014.

1.3.2    Tujuan

1.      Mensinkronisasi serta mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Sumberpucung Tahun 2014 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Malang tahun 2014.

2.      Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;

3.      Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

Penyusunan Renja ini bertujuan untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Kecamatan Sumberpucung dalam turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

 

1.4.     Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung tahun 2014 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB  I            :    PENDAHULUAN

1.1      Latar Belakang

1.2      Landasan Hukum

1.3      Maksud dan Tujuan  

1.4      Sistematika Penulisan

BAB  II                                             :    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG TAHUN2012

2.1     Evaluasi pelaksanaan Renja kecamatan Sumberpucung Tahun 2012 dan Capaian Renstra Kecamatan SumberpucungKabupaten Malang  

2.2     Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang  

2.3     Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang  

2.4     Review Terhadap RKPD Kabupaten Malang Tahun 2014

2.5     Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB  III          :    TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG

3.1     Telaah Terhadap Kebijakan Daerah / Nasional

3.2     Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

BAB  IV          :    PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB  V           :    PENUTUP 

BAB  II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SUMBERPUCUNG TAHUN 2013

 

 

2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2013 Dan Capaian Renstra Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang

Pelaksanaan Renja Kecamatan Sumberpucung tahun 2013 mengacu pada tugas dan fungsi kecamatan beserta kewenangan pelayanan yang diberikan oleh Bupati kepada kecamatan.  Tugas pokok kecamatan berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malang serta berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Malang.  Adapun fungsi dari Kecamatan Sumberpucungadalah :

  1. Perencanaan yang meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
  2. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan pelayanan dan pembinaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa.
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok seperti di atas.
  4. Melaksanakan tugas-tugas ketata usahaan.
  5. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan kecamatan.
  6. Melaksanaan koordinasi dan kerjasama  dengan dinas/instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.

Renja Kecamatan Sumberpucung tahun 2013 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Sumberpucung, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaraan RPJMD Kabupaten Malang 2011-2015. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Sumberpucung antara lain :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :
  • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
  • Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  • Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  • Penyediaan Alat Tulis Kantor
  • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  • Penyediaan Makanan dan Minuman
  • Rapat-rapat Koordinasi dan Perjalan Ke Luar Daerah
  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Pemeliharaan Gedung Kantor
  • Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  • Pendidikan dan Pelatihan Formal
  1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
  • Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Berikut adalah Evaluasi Capaian Renja Tahun Lalu (2013) Dan Capaian Renstra Kecamatan Sumberpucung.

Pada penyusunan Renstra SKPD Tahun 2011 – 2015 yang telah disusun pada tanggal 20 Januari 2011 Indikator Kinerja Program SKPD Tahunan masih menggunakan satuan indicator dalam prosentase (%), namun pada penyusunan Renja 2014 telah dilakukan penyesuaian indicator Kinerja SKPD dengan satuan indicator (bulan) agar lebih spesifik dan menggambarkan pembelanjaan anggaran yang sesungguhnya.

2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sumberpucung

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sumberpucung berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (Indikator Kinerja Kunci) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Sumberpucung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

  • Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
  • Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
  • Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
  • Meningkatnya Sistim Pengawasan Internal dan Pengendalian

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kecamatan Sumberpucung memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan  :

  1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
  2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
  3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk  melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
  4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
  5. Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL,  Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi  penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
  6.  Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
  7. Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
  8. Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Pasar Desa Sumberpucung ;
  9. Dan melaksanakan  kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
  10. Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon  di desa;.
  11. Mengadakan pekan panutan PBB di desa;.
  12. Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
  13. Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);
  14. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sumberpucung;
  15. Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
  16. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas seatap dan para sekretaris desa;
  17. Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Sumberpucung setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;.
  18. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun  pihak lainnya;
  19. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya  peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
  20. Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Sumberpucung;
  21. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
  22. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
  23. Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;
  24. Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
  25. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

  1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
  2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
  3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
  4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
  5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
  6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
  7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
  8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;
  9. Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan,  ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Sumberpucung;
  10. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyakat (SANIMAS);
  11. Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Desa Sumberpucung ;
  12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
  13. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
  14. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

Kinerja Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan

  1. Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
  2. Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
  3. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
  4. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
  5. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
  6. Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
  7. Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
  8. Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
  9. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

2.3.    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD.  Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD.

Kecamatan Sumberpucung sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Malang. Kecamatan Sumberpucung masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) prasarana dan sarana  yang tersedia kurang lengkap dan memadai; (2) Sistem kerja yang belum optimal; (3) keterbatasan ketrampilan petugas; (4) Kurangnya sarana dan prasarana kearsipan.

Visi Kabupaten Malang adalah “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya saing atau MADEP MANTEB”.

Dalam mendukung Visi Misi Kabupaten Malang maka Kecamatan Sumberpucung memantapkan Visi : Terwujudnya Kecamatan Sumberpucung “Gerakan Pembangunan yang Bersih, Rapi, Sehat, Indah, Aman dan Sejahtera untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Sumberpucung dan mempunyai Misi : Mengoptimalkan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan melalui peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan dan pengelolaan ketersediaan sarana prasarana.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sumberpucung, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1)    Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Malang kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah,  potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Malang;

2)    Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Coorperate Sosial Resposipility ( CSR ), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3)    Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Malang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali  kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas  masyarakat;

4)    Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

5)    Arah Kebijakan mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi dan motivasi yang mantap di bidang ekonomi pembangunan dan gender, Pemerintahan, Kesejahtreaan Masyarakat , Asset pertanahan dan keamanan wilayah .

 

 

2.4.    Review Terhadap RKPD 2014

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Sumberpucung berdasarkan RKPD Kabupaten Malang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Malang yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Sumberpucung.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang tahun 2014 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Sumberpucung dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Malang (Madep Manteb) adalah letak geografis Kecamatan Sumberpucung yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Malang termasuk wilayah pengembangan Kepanjen sehingga pertumbuhan Kota Kepanjen mengarah ke Kecamatan Sumberpucung baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

2.5.    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Sumberpucung juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung daru musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Sumberpucung pada tahun 2013 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

  1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
  2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
  3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
  4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah.

-             Program-program yang dilaksanakan untuk menjalankan  urusan pendidikan sebagai prioritas usulan pembangunan sarana pendidikan yang meliputi 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini, 2) Program pendidikan Wajib Belajar 9 tahun  3) Program Pendidikan Non Formal 4) Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik serta Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan ;

-             Usulan terkait dengan pembangunan sarana kesehatan didesa dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat pedesaan utamanya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan didesa yang mudah dijangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan seperti Polindes, Posyandu maupun Poskesdes ;

-             Dalam rangka peningkatan peran wanita dalam pembangunan yang mencakup berbagai urusan pengembangan ketenagakerjaan  serta pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Wanita maka diperlukan adanya tenaga perempuan yang mampu mengembangkan  pemberdayaan UMKM dengan  mengikut sertakan pada pelatihan-pelatihan dengan tujuan untuk :

a, Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi Wanita ;

b. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah ;

c. Pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah ;

d. Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif .

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

 

3.1.    Telaah Terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public.  Oleh sebab itu  kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sumberpucung dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

  1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum  dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya  penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta  melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
    1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Malang, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten Malang telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur.

RKPD Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2014 mengambil tema pembangunan ”Peningkatan Infrastruktur untuk mendukung Pertanian , Industri, Perdagangan dan Pariwisata  Dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan  Masyarakat dan Peningkatan Daya Saing  ”, dengan delapan prioritas: (1) Percepatan pembangunan infrastruktur meliputi kebinamargaan, kepengairan, keciptakaryaan dan listrik perdesaan; (2) Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui sektor andalan pertanian dan mendorong sektor industri, perdagangan dan pariwisata dengan pemberdayaan masyarakat UMKM dan koperasi serta ekonomi perdesaan; (3) Penyelenggaraan pendidikan murah dan berkualitas; (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau; (5) Peningkatan kesalehan sosial masyarakat melalui pengamalan nilai agama dan sosial budaya; (6) Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui pelayanan terpadu perijinan usaha serta pelayanan administrasi kependudukan berbasis elektronik; (7) Peningkatan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka mendukung kunjungan wisata 2014; (8) Meningkatkan fungsi lingkungan hidup serta mengembangkan lingkungan sehat dengan mengelola limbah menjadi energi terbarukan serta mengelola sumberdaya alam yang berkelanjutan.

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Sumberpucung dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Malang (Madep Manteb) adalah letak geografis Kecamatan Sumberpucung yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Malang termasuk wilayah pengembangan Kepanjen sehingga pertumbuhan Kota Kepanjen mengarah ke Kecamatan Sumberpucung baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah pengembangan kota Kepanjen Kecamatan Sumberpucung kaya akan  potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti potensi wisata alam serta potensi wisata antara lain : Taman wisata Karangkates  di Desa  Karangkates,  Sumber Mata Air  Kromo Leo di Desa Senggreng,.

Potensi pertanian, peternakan dan perikanan berada di Desa Senggreng, Jatiguwi,. Sambigede, , Sumberpucung Ngebruk  Karangkates  dan Desa Ternyang  dengan produk unggulan antara lain : Rengginang, Hasil Tembakau serta Budidaya perikanan seperti Ikan Mujaer  dan ikan Gurame serta Ikan Bancdeng  air Kali  di Desa ……. Sedangkan potensi industri berada di Desa Ngebruk   berupa Kendang Jimbe  dan  beragam hasil industri kecil, menengah, mikro (UMKM) yang menjadi produk unggulan Kecamatan Sumberpucung serta masih banyak lagi potensi industri yang bisa menunjang perekonomian masyarakat yang mengarah pada kemandirian masyarakat sehingga pada akhirnya menjadi faktor pendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik juga sesuai dengan makna visi Kabupaten Malang yang :

  1. Mandiri yaitu kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat enterpreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.
  2. Agamis yaitu  dalam upaya mewujudkan misi ini maka camat sebagai pimpinan wilayah selalu melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh agama yang banyak terdapat di kecamatan Sumberpucung baik level Nasional dan Regional utamanya dalam ikut serta mendorong peningkatan kualitas keagamaan di  masyarakat yang diharapakan dapat ikut beperan serta dalam mendorong pertumbuhan dan pengembangan pembangunan secara menyeluruh  yang pada akhirnya tercipta kondisi masyarakat yang senantiasa menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berahlak mulia yang diharapkan berdampak terhadap keamanan, ketertiban dan produktivitas tinggi.
  3. Demokratis yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat, dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpikir, bertindak, maupun pengambilan keputusan bersama yang berlandaskan hukum dan keadilan;
  4. Produktif yaitu sebagai Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk ± 52.104 jiwa maka potensi tenaga kerja yang sedemikian besar maka perlu didorong pertumbuhan industri, pariwisata sesuai dengan kewenangannya maka camat melakukan fasilitasi dengan memberi kemudahan perizinan, rekomendasi terhadap pelaku industri dan masyarakat umum dan berupaya mendorong sektor swasta untuk menggerakkan industri pariwisata sehingga dimaknai dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat  dan akan meningkatan perekonomian daerah.
  5. Maju; dengan semakin meningkatnya kualitas kinerja masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat  maka camat mendorong pertubuhan pembangunan dengan memfasilitasi setiap rencana kegiatan pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya meningkatkan kemandirian masyarakat dalam membangun wilayahnya dengan harapan akan berdampak semakin meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan yang ditandai dengan semakin meningkatnya indeks pembangunan manusia
  6. Aman; Dalam menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagimana  penjabaran diatas maka perlu ada jaminan keamanan bagi semua lapisan masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya untuk itu maka camat bersama dengan elemen keamanan di tingkat kecamatan menjalain koordinasi dan kesepakatan dalam menentukan kebijakan dan penanganan keamanan wilayah berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku di semua lini kegiatan kemasyarakatan utamanya untuk mendorong kelangsungan pembangunan, dengan demikian akan semakin meningkatnya keamanan masyarakat dan terlaksananya penegakan hukum yang berkeadilan tanpa memandang kedudukan, pangkat, jabatan seseorang serta terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia
  7. Tertib; Peran Camat sebagaimana dijabarkan diatas bersama aparat, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat akan berdampak terhadap keselarasan para pimpinan dengan demikian dalam setiap bidang yang dilakukan akan berdampak terhadap perkembangan pembangunan hal ini sangat berpengaruh terhadap semua lini pembangunan  yang pada akhirnya terciptanya kondisi masyarakat semakin patuh masyarakat terhadap berbagai peraturan hukum yang berlaku.
  8. Berdaya saing; Dengan  potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam serta geografis yang dimiliki oleh Kecamatan Sumberpucung dan kebijakan-kebiijakan serta peran semua elemen masyarakat dalam usaha memajukan  pembanguna wilayah serta kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh camat yang berdampak pada kondusifnya wilayah Sumberpucung maka akan menjadi daerah tujuan bagi pelaku usaha baru.

3.2.    Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sumberpucung

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Sumberpucung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPDKecamatan Sumberpucung 2011-2015.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis maka  Kecamatan Sumberpucung mempunyai tujuan : Meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan, keamanan, ketertiban, pertanahan dan aset serta kesejahteraan sosial dengan sasaran Terwujudnya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan berupa perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi di Kecamatan Sumberpucung secara Optimal.

BAB  IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

 

 

Program dan kegiatan Renja Kecamatan Sumberpucung tahun 2014, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu: (1) pendekatan tehnokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan ekternal sesuai tugas dan fungsi lembaga, (2) pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya; (3) pendekatan poklitis, yaitu memenuhi visi dan misi kepala daerah terpilih; (4) pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya; (5) pendekatan partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya.

  1. 1.    Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi.  Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Sumberpucung maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
  1. 2.    Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.  Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut :

  • Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :

ü  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik

ü  Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

ü  Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

ü  Penyediaan Alat Tulis Kantor

ü  Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

ü  Penyediaan Makanan dan Minuman

ü  Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

  • Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

ü  Pemeliharaan Gedung Kantor

ü  Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

  • Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

ü  Pendidikan dan Pelatihan Formal

  • Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

ü  Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

BAB V

PENUTUP

 

 

 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumberpucung tahun 2014 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sumberpucung Tahun 2011-2015. Renja Kecamatan Sumberpucung Tahun 2014 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala pemerintahan kota (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan Kecamatan Sumberpucung Tahun 2014

Kecamatan Sumberpucung sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom  karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti  disebutkan dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan :

Kecamatan sebagaimana dimaksud  pada ayat 1  dipimpin oleh  Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan  sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Malang kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

  1. Urusan Pemerintahan
  • Menetapkan pelaksanaan tugas/pelaksana harian (Plt/Plh) Kepala Desa.
  • Atas nama Bupati Malang, memberikan ijin cuti kepada Kepala Desa.
  • Menetapkan, mengesahkan dan melantik Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu setelah mendapat persetujuan Bupati.
  • Pemilihan Kepala Desa yang tidak dilaksanakan secara serentak, Camat menetapkan dan mengesahkan hari dan tanggal pemungutan dan perhitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dengan terlebih dahulu melaksanakan konsultasi kepada Bupati.
  • Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
  • Menyelesaikan permasalahan desa (non litigasi) di Bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
  • Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kecamatan dalam Kabupaten
  • Penanganan awal terhadap kondisi darurat bencana alam.
  • Menandatangani rekomendasi DP-3 bagi Kepala UPTD yang ada di Kecamatan.
  1. Urusan Perijinan
  • Menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Proses Perijinan.
  • Memberikan rekomendasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
  • Memberikan rekomendasi terhadap ijin usaha industri primer hasil hutan kayu.
  • Memberikan rekomendasi usaha perkebunan pada kawasan sesuai rencana tata ruang.
  1. Urusan Pekerjaan Umum
  • Memberikan rekomendasi penetapan lokasi pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan lingkungan, drainase dan trotoar, air bersih, Mandi Cuci Kakus (MCK), irigasi tersier, sanitasi lingkungan dan permukiman serta fasilitasi umum.
  • Pengelolaan kebersihan lingkungan permukiman/pengelolaan persampahan dari sumbernya ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu 3.R (TPST-3R).
  1. Urusan Pendidikan
  • Menyelenggarakan serah terima jabatan Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri, Kepala Sekolah Dasar Negeri, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.
  1. Urusan Kesehatan
  • Melaksanakan koordinasi penanggulangan terhadap kejadian luar biasa dan kondisi darurat bidang kesehatan masyarakat.
  1. Urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
  • Menerbitkan Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu kuning / form Ak.1).

 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sumberpucung Tahun 2014 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2014, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD.  Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka: (a) akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiataan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah; (b) penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan  Rasionalisasi anggaran terhadap program/kegiatan yang diajukan dalam Renja Kecamatan Sumberpucung tahun 2013.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Sumberpucung dalam  mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Malang di Kecamatan Sumberpucung.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Sumberpucung. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Sumberpucung ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Malang  secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kinerja (Renja) Tahun  2014 atau tahun ketiga, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

  1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat  mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
  2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
  3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
  4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
  5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Kabupaten Malang Yang Madep Manteb. Amien.

 

Malang,          Juli 2013

CAMAT SUMBERPUCUNG

TTD

Drs. CHOLIK. MM

Pembina  Tk I

NIP. 19590503 1985 1 001

Dua Bahasa